Dampak perjanjian perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat
Pada bulan Juli 2025, Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani Framework Agreement on Reciprocal Trade sebuah langkah besar dalam memperkuat hubungan ekonomi bilateral antara dua negara dengan ekonomi terbesar di kawasan masing-masing. Kesepakatan ini diumumkan langsung oleh Gedung Putih dan menjadi sorotan dunia karena cakupannya yang ambisius dan strategis dalam menyelaraskan kepentingan dagang kedua negara di tengah dinamika global yang terus berubah.
Berdasarkan pernyataan resmi dari White House, perjanjian ini akan membuka jalan menuju penghapusan sebagian besar hambatan tarif dan non-tarif antara kedua negara. Indonesia akan menghapus sekitar 99% bea masuk terhadap barang industri dan pertanian dari Amerika Serikat, termasuk pesawat, mesin, produk agrikultur seperti jagung dan kedelai, serta produk teknologi tinggi. Di sisi lain, Amerika Serikat akan mempertahankan sebagian tarif terhadap barang Indonesia, tetapi akan memberikan kemudahan akses terhadap sektor-sektor strategis seperti energi, semikonduktor, dan teknologi hijau. Ini memberikan peluang besar bagi industri Indonesia untuk masuk ke pasar AS yang sangat kompetitif, sambil tetap menjaga kepentingan dalam negeri AS.
Tujuan utama dari kesepakatan ini adalah menciptakan kerangka perdagangan yang setara dan berkelanjutan, sambil mendorong investasi asing, meningkatkan ekspor, dan memperluas kerja sama teknologi. Seiring dengan komitmen Presiden Joko Widodo dalam membangun hilirisasi industri dan menarik investasi berkualitas tinggi, kerangka ini dinilai sebagai batu loncatan penting. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia menyebut perjanjian ini sebagai “langkah strategis untuk memperkuat rantai pasok dan mempersiapkan industri Indonesia menghadapi ekonomi digital global”.
Pakar perdagangan dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) menyebutkan bahwa kesepakatan ini bisa menjadi contoh model perdagangan baru yang lebih fleksibel daripada Free Trade Agreement (FTA) tradisional, karena memberikan ruang negosiasi berdasarkan sektor. Meski menjanjikan, kesepakatan ini tidak lepas dari kritik. Beberapa analis memperingatkan bahwa penghapusan tarif secara luas bisa berdampak negatif terhadap industri lokal Indonesia yang belum sepenuhnya kompetitif. Misalnya, sektor agrikultur dan UMKM dikhawatirkan akan sulit bersaing dengan produk-produk AS yang memiliki keunggulan teknologi dan skala produksi besar.
Selain itu, laporan Reuters mengutip bahwa sebagian besar negosiasi ini dilakukan secara cepat, didorong oleh kepentingan geopolitik dan tekanan dari pelaku industri besar di kedua negara. Organisasi masyarakat sipil di Indonesia juga meminta agar aspek transparansi, perlindungan tenaga kerja, dan lingkungan tetap dijadikan syarat dalam implementasi kesepakatan. Salah satu efek langsung dari kerangka kerja sama ini adalah diumumkannya rencana penandatanganan kontrak senilai $8 miliar antara Indonesia dan perusahaan asal Texas, KBR Inc, untuk pembangunan 17 kilang modular di berbagai provinsi Indonesia. Proyek ini disebutkan dalam laporan eksklusif Reuters.
Kontrak ini tidak hanya bernilai besar, tapi juga mencerminkan peningkatan kepercayaan investor Amerika terhadap stabilitas dan potensi pasar Indonesia. Selain meningkatkan kapasitas kilang nasional, proyek ini juga akan membuka ribuan lapangan kerja dan meningkatkan efisiensi distribusi energi dalam negeri.
Kesepakatan perdagangan AS–Indonesia tahun 2025 menandai tonggak penting dalam hubungan bilateral. Meski tidak sepenuhnya bebas dari tantangan, kerangka ini membuka peluang ekonomi yang luas jika dikelola secara hati-hati dan transparan. Indonesia kini dihadapkan pada tugas besar: memastikan bahwa kemitraan ini bukan hanya menguntungkan investor asing, tetapi juga membawa manfaat langsung bagi rakyat, industri lokal, dan pembangunan nasional jangka panjang.